Mewaspadai SLF Tua dan Persyaratan  Pembuatannya


Beberapa tahun terakhir, hunian vertikal kian mendatangkan banyak peminat, baik untuk investasi maupun sebagai tempat tinggal. Salah satu kelengkapan sertifikat untuk hunian berikut adalah sertifikat laik kegunaan (SLF).

Masyarakat sebagai customer tetap banyak yang minim Info berkaitan kelengkapan sertifikasi hunian. Padahal, ini terhitung  berpengaruh langsung bagi mereka.

Perlunya Kelengkapan Bangunan

Seperti customer maupun penghuni rumah susun tidak punya Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun [SHSRS] sebagai jaminan kepemilikan atas bangunan vertikal, walau sudah dilakukan serah menerima unit berasal dari pengembang ke pembeli. Salah satu penyebab utama berasal dari ketiadaan SHSRS ini adalah pengembang yang belum mengantongi SLF berasal dari pemerintah daerah agar tidak ribet biasanya pengembang menggunakan jasa SLF.

Best Interior Design

Padahal, SLF adalah syarat penting bagi pengembang untuk mengurus SHSRS bersama khususnya dahulu melaksanakan pertelaan dan pembelahan masing-masing unit dan mengakibatkan akta pemisahan.

Syarat Terbitnya AJB

Tanpa SLF, pengembang tidak sanggup menerbitkan Akta Jual Beli (AJB), tidak sanggup terhubung cabang bank di gedung tersebut, tidak sanggup membentuk Persatuan Penghuni Rumah Susun (PPRS), dan tidak sanggup memungut cost perawatan berasal dari penghuni.

SLF merupakan sertifikat terhadap bangunan gedung yang sudah selesai dibangun dan sudah memenuhi syarat-syarat kelaikan teknis cocok kegunaan bangunan. Tanpa SLF, gedung tidak sanggup beroperasi secara legal.

SLF diklasifikasikan berdasarkan model dan luasan bangunan, kelas A untuk bangunan non rumah tinggal di atas 8 lantai, kelas B untuk bangunan non rumah tinggal tidak cukup berasal dari 8 lantai, kelas C untuk bangunan rumah tinggal lebih atau mirip bersama 100 m2, kelas D untuk bangunan rumah tinggal tidak cukup berasal dari 100 m2.

Setiap pemilik gedung sanggup mengajukan permintaan SLF melalui loket Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta di tingkat Kecamatan, Suku Dinas, atau Dinas. Perbedaan loket pengurusan didasarkan terhadap kelas bangunan yang dimohonkan.

Arahan Dinas  Terkait

Sementara, penerbitan SLF perlu arahan dari beberapa dinas. Dinas dan badan pemerintah yang memilih penerbitan SLF adalah Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Untuk bangunan gedung di atas 8 lantai dan/atau di atas 5,000 m2, pengembang wajib menyerahkan bukti pemenuhan kewajiban berasal dari pengembang ke kota bersifat fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum fasos) sebelum saat mengurus SLF.

Untuk pengembang yang mengalami rintangan di dalam pemenuhan kewajiban ke kota, sanggup memohonkan SLF Sementara sebelum saat mengurus SLF Definitif. Masa berlaku SLF Sementara adalah 6 bulan.